Menuju Komunitas Digital Berbasis E-Busines di Hongkong

THE DIGITAL 21 IT STRATEGY

Pada tahun 1998 Pemerintah Hongkong mengeluarkan “ Comprehensive and visionary programme of initiatives “. Inisiatif ini tertuang dalam dokumen yang disebut denganDigital 21 IT Strategy (www.digital21.gov.hk). Strategi tersebut mengatur inisiatif dan program untuk mempromosikan Infrastruktur informasi Hongkong dan berbagai layanan untuk memposisikan Hongkong sebagai pemimpin e-busines dan kota digital yang terhubung secara global.

5 Faktor utama yang harus dikerjakan dalam e-Business

1. Untuk memepersiapkan lingkungan e-Business di Hongkong

2. Memastikan kepemimpinan pemerintah Hongkong dengan percontohan

3. Mengembangkan workforce untuk ekonomi informasi

4. Memperkuat komunitas Hongkong untuk eksploitasi digital

5. Mempersiapkan Hongkong dalam eksploitasi penerapan teknologi

The E-Government Programme

— Visi Pemerintah Hongkong “ Mentransformasikan pemerintahan tradisional ke dalam e-goverment citizen centric “

— Implikasi dari ke 5 faktor utama : e-options untuk berbagai layanan (90 % dalam bentuk elektronis pada akhir tahun 2003), e-procurentment dan out-soursing (80 % tender pemerintah secara elektronis pada akhir tahun 2003).

Sembilan kunci sukses penerapan e-government

1. Kepemimpinan dari mulai level tertinggi pemerintah

2. Koordinator e-government

3. Terselenggaranya governance dan kerangka manajemen

4. Kerangka legal

5. Infrastruktur informasi yang handal

6. Kerangka interoperabilitas

7. Kebijakan dan praktik keamanan

8. Outsourcing

9. Komitmen untuk berinovasi

MAJOR E-GOVERNMENT INITIATIVES

— Strategi pengembangan e-government pemerintah Hongkong dapat dikategorikan sbb:

1. Government to Citizen (G2C)

2. Government to Business (G2B)

3. Government to Employee (G2E)

4. Government to Government (G2G)

Transforming Government – Public Interaction

— Pembuatan berbagai layanan dan informasi kepada rakyat Hongkong dengan hanya satu kanal akses ( Government Information Centre – 500 juta page view).

— Semua departement dan Biro sudah memiliki website yang saling terhubung dan memiliki informasi dan layanan yang lengkap.

Elektronik Services Dilevery (ESD)

— ESD merupakan layanan publik yang mengintegrasikan layanan dan sektor dengan pendekatan Customer-centric.

— ESD pada akhir 2002 memiliki lebih dari 140 jenis layanan publik yang berasal lebih dari 40 departemen pemerintah dan agensi.

— Contoh pelayanan online “ Kiosk ” yang berada di tempat-tempat umum ( scaner dokumen, slot ID credit/debet card, fasilitas printer dan dapat digunakan untuk pemesanan tiket)

Multi-Aplication Smart ID Card

— Merupakan program penggantian kartu identitas menjadi smart ID Card ( 7 Juta kartu) pada pertengahan tahun 2003.

— SIC merupakan kartu multi fungsi, dapat digunakan untuk keperluan imigrasi, pinjam buku perpustakaan, SIM, fasilitas digital certificate untuk transaksi bisnis secara online.

Elektronic Procurentment

— Digunakan untuk keperluan non tender ( sejak april 2000 ) Electronic Trading System yang digunakan oleh Government Supplies Departement untuk regristasi supplier, notifikasi tender, download dokumen tender, mengirim tender dan kontrask secara online 7 hari seminggu dan 24 jam sehari.

Electronic Trading System

— Pemerintah membangun Electronic Data Interchange (EDI) yang digunakan untuk keperluan submisi dan pemrosesan dokumen perdagangan sehingga dapat mempercepat proses bisnis ( order pembelian, pengiriman order dan dokumen pemerintah secara elektronic )

Tradelink

— Layanan ini menyediakan gerbang electronik tunggal untuk mempermudah proses transaksi perdagangan sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan tingkat kompetitif komunitas perdagangan di Hongkong yang diterapkan secara elektronis baik transaksi pemerintah maupun sektor komersial (70.000 transaksi perhari)

INNOVATIVE BUSINESS MODELLS

— Government Portal ( Pemerintah menyediakan semua bentuk investasi dan biaya operasi, contoh pengembangan Government Information Centre dan wibe site untuk semua biro dan departement )

— The service Approach ( Pemerintah membeli layanan dari rekan bisnis, contoh pengembangan Electronic Tendering System )

— Public-Private Partnership ( Pemerintah melakukan dengan strategi outsourcing tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas layanan teknologi informasi dan mengakslerasi berbagai solusi berbasis teknologi informasi.

MILESTONE AND CHALLIENGES

— Key Milestone ( Program layanan ESD terbukti mengalami peningkatan sebesar 40% volume transaksi, website pemerintah mengalami peningkatan 2 juta hits perharinya dan smart ID Card ternyata mampu memepercepat proses layan yang disediakan pemerintah )

— Key Challenges ( Ms Joyce Tam berpendapat : dibutuhkan adanya koordinator e-government untuk menjalankan inisiatif yang sudah diberikan dan untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang sudah dibuat menjadi visibel, berusaha mempercepat pekerjaan proyek pada level operasional dan mendidik masyarakat untuk dapat menggunakan layanan online )

— Closing Remarks ( Mr. Francis Ho, berpendapat mengenai dampak pada: tingkat kompetitif ekonomi di Hongkong, meningkatkan produktifitas, menghemat pengeluaran pemerintah untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan publik, kunci utama kemajuan inovasi ekonomi Hongkong

Sumber : Richardus Eko Indrajit, E-Government, 2005, Penerbit Andi, Yogyakarta

PNPM MANDIRI PEDESAAN DAN KSBM WUJUD BANGGA MBANGUN DESA

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan membangun kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Artinya pemulihan hak-hak masyarakat dalam pembangunan menjadi koridor pencapaian tujuan. Dengan demikian pulihnya hak-hak masyarakat dalam pembangunan di setiap desa lokasi PNPM Mandiri Perdesaan merupakan suatu proses yang menunjukkan tercapai tidaknya tujuan program.

Sedangkan, KSBM (Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat) adalah suatu bentuk kegiatan kesejahteraan sosial baik fisik maupun non-fisik yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi semangat saling menghargai, saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal usul serta lainnya. Untuk mewujudkan Nilai Dasar Keserasian Sosial kehidupan masyarakat secara nyata, Kementrian Sosial melelui Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial telah melaksanakan kegiatan Keserasian Sosial di daerah-daerah rawan bencana sosial yang penyelenggaraannya berdasarkan ketentuan-ketentuan, yaitu bahwa lokasi Kegiatan Keserasian sosial di fokuskan di desa / kelurahan yang memiliki karekteristik sebagai berikut :

1. Daerah yang pernah mengalami bencana sosial

2. Daerah rawan bencana sosial

3. Wilayah konsentrasi korban bencana sosial

Pada aplikasinya program KSBM sangatlah bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cilacap dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai kearifan lokal serta menumbuh kembangkan semangat kegotongroyongan yang merupakan warisan budaya nenek moyang yang sudah turun menurun. Di Kabupaten Cilacap dana dari Pemerintah untuk Program KSBM ini mencapai Rp. 1.695.000.000,00 ( satu milyar, enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Dari stimulan dana tesebut ternyata mampu menyerap swadaya masyarakat sebesar Rp. 1.005.106.000,00 ( satu milyar, lima juta, seratus enam ribu rupiah), tentunya hal ini menjadikan suatu kebanggan sendiri bagi masyarakat Kabupaten Cilacap karena partispasi masyarakat secara mandiri sungguh sangat luar biasa.

Dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah, dengan melihat Slogan Gubernur Jawa Tengah yaitu “ Bali Ndeso Mbangun Desa ” maka program PNPM Mandiri Pedesaan dan KSBM mempunyai korelasi dan keselarasan dengan slogan tersebut, karena fokusnya yaitu diarahkan kepada masayarakat desa. Hal ini menjadikan semangat bagi Kabupaten Cilacap untuk semakin terpacu membangun masayarakat Kabupaten Cilacap pada umumnya dan khusunya lebih kepada masyarakat yang ada di wilayah pedesaan. Dengan semangat Kepemimpinan Plt. Bupati Cilacap, Bapak H. Tatto Sowarto Pamuji, Kabupaten Cilacap telah mencanangkan suatu Program “ Bangga Mbangun Desa”. Hal ini karena pada era kepemimpinan Bapak H. Tatto Suwarto Pamuji, ingin menciptakan semangat kebersamaan dan bekerja bersama-sama dalam membangun Cilacap. Menurut pemikiran Beliau, program tersebut harus dilaksanakan sebagai suatu dasar bahwa apabila semua desa di Kabupaten Cilacap maju, maka Cilacap akan maju, Jawa Tengah akan maju bahkan lebih luas Negara Indonesia yang kita cintai ini akan maju.

Melihat lebih dalam bahwa segala potensi ada di desa, seperti budaya, sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, sumber daya alam dan potensi lainnya, sehingga ujung tombak dari kemajuan adalah pengembangan potensi desa. Sebagaimana dengan konsep tujuan pembangunan yaitu adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, harus benar-benar menyentuh aspek pembangunan di tingkat bawah yaitu wilayah pedesaan. Dalam beberapa kesempatan sambutan Plt. Bupati Cilacap, Beliau sering menekankan adanya semangat kebersamaan dalam membangun Cilacap, karena keberhasilan program-program pembangunan di kabupaten Cilacap tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Bupati seorang saja atau hanya semangat tunggal dari pimpinan saja, akan tetapi keberhasilan tersebut akan terwujud manakala kita semua warga masyarakat Cilacap saling bekerja keras, bekerja sama dan sama-sama bekerja demi sukseknya program-program pembangunan di kabupaten Cilacap. Selain adanya dukungan dari masyarakat Beliau juga selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong seluruh jajaran SKPD untuk turun langsung ke tengah-tengah masyarakat dan menggali setiap permasalahan yang ada dan menggali segala potensi-potensi yang ada di desa. (SAR)

Seminar Bangga Mbangun Desa Melalui Posdaya

Program Bangga Mbangun Desa (BMD) adalah sebuah program yang berorientasi menumbuhkembangkan seluruh potensi-potensi yang ada di pedesaan, karena pedesaan adalah sentral pembangunan terkecil yang ada di wilayah. Apabila pembangunan di desa-desa dapat berkembangkan dengan baik maka secara otomatis pembangunan dalam wilayah kabupaten, propinsi dan Bangsa Indonesia akan maju. Oleh karena itu dibutuhkan konsep yang aplikatif agar terjadi sinergis dengan yang dibutuhkan dalam program BMD tersebut.

Plt. Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji dalam beberapa kali kesempatan mengungkapkan keinginannya agar program Bangga Mbangun Desa mampu mengangkat potensi-potensi yang ada di pedesaan. Setidaknya apabila potensinya muncul maka warga desa tidak harus melakukan urbanisasi ke kota untuk sekedar mencari kerja atau penghasilan bagi kebutuhan hidupnya. Wabup berusaha keras untuk bisa melihat dan mencerna potensi dan kebutuhan setiap desa dengan mengadakan safari ke desa-desa dengan bermalam. Beberapa desa telah dikunjunginya untuk bermalam sehingga keterlibatannya dengan warga lebih intens. "Dengan cara ini maka saya bisa berdialog langsung dan menjadi lebih mengerti mengenai suasana kehidupan desa," ujarnya. Agar program tersebut sukses Wabup akan mengajak semua Kepala SKPD untuk senantiasa ikut sehingga ada sinergis antara pemerintahan di tingkat Kabupaten dan desa.

Sejalan dengan program Bangga Mbangun Desa telah berjalan suatu program pemberdayaan yaitu Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya), yang di gagas salah satu tokoh besar kita Bapak Prof. Dr. Haryono suyono, MA, Ph.D. Beliau juga tidak pernah berhenti untuk mengabdikan dirinya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut merupakan sebuah konsep pemberdayaan masyarakat yang berbasis keluarga dengan tujuan untuk membangun sebuah lingkungan msyarakat madani yang mandiri, cerdas, bersatu, dinamik dan sejahtera.

Keberadaan Posdaya ini menurut Plt. Bupati Cilacap dalam sambutannya adalah sangat penting untuk terus dikembangkan, karena konsep kegiatannya sejalan dengan tekad Gubernur Jawa Tengah yaitu "Bali Ndeso Mbangun Deso" dimana di Kabupaten Cilacap kemudian diimplementasikan melalui program "Bangga Mbangun Desa". Kesinergisan antara program Bangga Mbagun Desa dengan program Posdaya yaitu pada konsep pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana prioritas dari pemberdayaan tersebut yaitu pada pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Sejalan dengan program Bangga Mbangun Desa, bahwa program Posdaya tersebut tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaannya sangat diperlukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah, terlebih karena kegiatan Posdaya menitikberatkan pada 4 pilar pemberdayaan yaitu Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Lingkungan. Ke 4 pilar tersebut merupakan isu strategis yang perlu terus menerus mendapat perhatian dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat begitu strategisnya peran Posdaya dalam program Bangga Mbangun Desa, Pemerintah Kabupaten Cilacap berupaya terus untuk mengembangkan program tersebut, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusaahaan yang ada di kabupaten Cilacap untuk ikut serta menfasilitasi pengembangan program Posdaya tersebut. Plt. Bupati Cilacap juga mengucapkan dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepeda PT Holcim Indonesia yang telah mengawali kemitraan pengembangan program Posdaya di wilayah eks Kotip Cilacap dan Kecamatan sekitarnya. Demikian pula dengan perusahaan lain yang berminat untuk memfasilitasi pembentukan Posdaya-posdaya baru di wilayah Kabupaten Cilacap Beliau menyampaikan terima kasih. (SAR)

PERESMIAN KANTOR BARU KECAMATAN SAMPANG

Cilacap, 24 Januari 2011

Plt. Bupati Cilacap, Bapak Tatto Suwarto Pamuji telah meresmikan penggunaan gedung baru Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Dalam arahannya, Beliau menyampaikan Selamat atas penempatan gedung baru tersebut. Akan tetapi Plt. Bupati Cilacap juga menekankan hal pokok agar momentum peresmian gedung baru tersebut dijadikan sebagai peluang dan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan sesuatu hal yang penting karena pada prinsipnya PNS adalah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya Plt. Bupati Cilacap, Bapak Tatto Suwarto Pamuji juga menyampaikan suatu program pemerintah daerah Kabupaten Cilacap yaitu " Bangga Mbangun Desa". Program tersebut merupakan penjabaran dari program Bapak Gubernur Jawa Tengah " Bali Ndeso Mbangun Deso". Hal itu diserukan oleh Plt. Bupati Cilacap karena konsep dan fokus pembangunan yang akan dan telah mulai dilaksanakan pada era kepemimpinannya adalah memfokuskan pembangunan di desa-desa, karena desa adalah central pembangunan. Di desalah berbagai potensi berada, seoerti potensi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, sumber daya alam dan potensi lainnya.

Semua potensi-potensi yang ada di desa-desa akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa apabila di dayagunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Sebagai salah satu implementasi dari Program Bangga Mbangun Desa tersebut, dalam Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyediakan Aspal dan semen Swadaya. Diharapkan dengan adanya aspal dan semen swadaya tersebut, selain dapat digunakan untuk pembangunan di desa-desa, juga untuk memotivasi masyarakat desa khususnya untuk berlomba-lomba berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Besar harapan Beliau agar masyarakat di Kabupaten Cilacap untuk ikut bekerja keras, bekerja sama dan sama-sama bekerja demi suksesnya program tersebut. (SAR)

Mengenal Sejarah Cilacap

1. Zaman Kerajaan Jawa

Penelusuran sejarah zaman kerajaan Jawa diawali sejak zaman Kerajaan Mataram Hindu sampai dengan Kerajaan Surakarta. Pada akhir zaman Kerajaan Majapahit (1294-1478) daerah cikal-bakal Kabupaten Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, Adipati Pasir Luhur dan Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang wilayahnya membentang dari timur ke arah barat :

- Wilayah Ki Gede Ayah dan wilayah Ki Ageng Donan dibawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.

- Wilayah Kerajaan Nusakambangan dan wilayah Adipati Pasir Luhur

- Wilayah Kerajaan Pakuan Pajajaran.

Menurut Husein Djayadiningrat, Kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran setelah diserang oleh kerjaan Islam banten dan Cirebon jatuh pada tahun 1579, sehingga bagian timur Kerajaan Pakuan Pajajaran diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Oleh karena itu seluruh wilayah cikal-bakal Kabupaten Cilacap disebelah timur dibawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang dan sebelah barat diserahkan kepada Kerajaan Cirebon.

Kerajaan Pajang diganti dengan Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopatipada tahun 1587-1755, maka daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap yang semula di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang diserahkan kepada Kerajaan Mataram .

Pada tahun 1595 Kerajaan Mataram mengadakan ekspansi ke Kabupaten Galuh yang berada di wilayah Kerajaan Cirebon.

Menurut catatan harian Kompeni Belanda di Benteng Batavia, tanggal 21 Pebruari 1682 diterima surat yang berisi terjemahan perjalanan darat dari Citarum, sebelah utara Karawang ke Bagelen. Nama-nama yang dilalui dalam daerah cikal-bakal Kabupaten Cilacap adalah Dayeuhluhur dan Limbangan.

2. Zaman Penjajahan Belanda

Pembentukan Onder Afdeling Cilacap (dua bulan setelah Residen Launy bertugas) dengan besluit Gubernur Jenderal D.De Erens tanggal 17 Juli 1839 Nomor 1, memutuskan :

"Demi kepentingan pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih rapi di kawasan selatan Banyumas dan peningkatan pembangunan pe,abuhan Cilacap, maka sambil menunggu usul organisasi distrik-distrik bagian selatan yang akan menjadi bagiannya, satu dari tiga Asisten Resident di Karesidenan ini akan berkedudukan di Cilacap".

Karena daerah Banyumas Selatan dianggap terlalu luas untuk dipertahankan oleh Bupati Purwokerto dan Bupati Banyumas maka dengan Besluit tanggal 27 Juni 1841 Nomor 10 ditetapkan :"Patenschap" Dayeuhluhur dipisahkan dari Kabupaten Banyumas dan dijadikan satu afdeling tersendiri yaitu : afdeling Cilacap dengan ibu kota Cilacap, yang menjadi tempat kedudukan kepala Bestuur Eropa Asisten Residen dan Kepala Bestuur Pribumi Rangga atau Onder Regent. Dengan demikian Pemerintah Pribumi dinamakan Onder Regentschap setaraf dengan Patih Kepala Daerah Dayeuhluhur.

Bagaimanapun pembentukan afdeling memenuhi keinginan Bupati Purwokerto dan Banyumas yang sudah lama ingin mengurangi daerah kekuasaan masing-masing dengan Patenschap Dayeuhluhur dan Distrik Adiraja.

Adapun batas Distrik Adiraja yang bersama pattenschap Dayeuhluhur membentuk Onder Regentschap Cilacap menurut rencana Residen Banyumas De Sturier tertanggal 31 Maret 1831 adalah sebagai berikut :

Dari muara Sungai Serayu ke hulu menuju titik tengah ketinggian Gunung Prenteng. Dari sana menuju puncak, turun ke arah tenggara pegunungan Kendeng, menuju puncak Gunung Gumelem (Igir Melayat). dari sana ke arah selatan mengikuti batas wilayah Karesidenan Banyumas menuju ke laut. Dari sana kearah barat sepanjang pantai menuju muara Sungai Serayu. dari batas-batas Distrik Adiraja dapat diketahui bahwa Distrik Adiraja sebagai cikal-bakal eks Kawedanan Kroya lebih besar dari pada eks. Kawedanan Kroya , karena waktu itu belum terdapat Distrik Kalireja, yang dibentuk dari sub bagian Distrik Adiraja dan sebagai Distrik Banyumas. Sehingga luas kawasan Onder Regentschap Cilacap masih lebih besar dari luas Kabupaten Cilacap sekarang.

Pada masa residen Banyumas ke-9 Van de Moore mengajukan usul Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 3 Oktober 1855 yang ditandatangani Gubernur Jenderal Duijmaer Van Tuist, kepada Menteri Kolonial Kerajaan Belanda dalam Kabinet Sreserpt pada tanggal 29 Desember 1855 Nomor 86, dan surat rahasia Menteri Kolonial tanggal 5 Januari 1856 Nomor 7/A disampaikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Usul pembentukan Kabupaten Cilacap menurut Menteri Kolonial bermakna dua yaitu permohonan persetujuan pembentukan Kabupaten Cilacap dan organisasi bestir pribumi dan pengeluaran anggaran lebih dari F.5.220 per tahun yang keduanya memerlukan persetujuan Raja Belanda,setelah menerima surat rahasia Menteri Kolonial Pemerintah Hindia Belanda dengan besluit Gubernur Jenderal tanggal 21 Maret 1856 Nomor 21 antara lain menetapkan Onder Regentschap Cilacap ditingkatkan menjadi Regentschap (Kabupaten Cilacap).

Daftar Nama Bupati Cilacap :

1. R. Tumenggung Tjakra werdana II (1858-1873)

2. R. Tumenggung Tjakra Werdana III (1873-1875)

3. R. Tumenggung Tjakra Werdana IV (1875-1881)

4. R.M Adipati Tjakrawerdaya (1882-1927)

5. R.M Adipati Arya Tjakra Sewaya (1927-1950)

6. Raden Mas Soetedjo (1950-1952)

7. R. Witono (1952-1954)

8. Raden Mas Kodri (1954-1958)

9. D.A Santoso (1958-1965)

10. Hadi Soetomo (1965-1968)

11. HS. Kartabrata (1968-1974)

12. H. RYK. Moekmin (1974-1979)

13. Poedjono Pranyoto (1979-1987)

14. H. Mohamad Supardi (1987-1997)

15. H. Herry Tabri Karta, SH (1997-2002)

16. H. Probo Yulastoro, S.Sos, MM, M.Si (2002-2009)

17. H. Tatto Suwarto Pamuji