Menuju Komunitas Digital Berbasis E-Busines di Hongkong

THE DIGITAL 21 IT STRATEGY

Pada tahun 1998 Pemerintah Hongkong mengeluarkan “ Comprehensive and visionary programme of initiatives “. Inisiatif ini tertuang dalam dokumen yang disebut denganDigital 21 IT Strategy (www.digital21.gov.hk). Strategi tersebut mengatur inisiatif dan program untuk mempromosikan Infrastruktur informasi Hongkong dan berbagai layanan untuk memposisikan Hongkong sebagai pemimpin e-busines dan kota digital yang terhubung secara global.

5 Faktor utama yang harus dikerjakan dalam e-Business

1. Untuk memepersiapkan lingkungan e-Business di Hongkong

2. Memastikan kepemimpinan pemerintah Hongkong dengan percontohan

3. Mengembangkan workforce untuk ekonomi informasi

4. Memperkuat komunitas Hongkong untuk eksploitasi digital

5. Mempersiapkan Hongkong dalam eksploitasi penerapan teknologi

The E-Government Programme

— Visi Pemerintah Hongkong “ Mentransformasikan pemerintahan tradisional ke dalam e-goverment citizen centric “

— Implikasi dari ke 5 faktor utama : e-options untuk berbagai layanan (90 % dalam bentuk elektronis pada akhir tahun 2003), e-procurentment dan out-soursing (80 % tender pemerintah secara elektronis pada akhir tahun 2003).

Sembilan kunci sukses penerapan e-government

1. Kepemimpinan dari mulai level tertinggi pemerintah

2. Koordinator e-government

3. Terselenggaranya governance dan kerangka manajemen

4. Kerangka legal

5. Infrastruktur informasi yang handal

6. Kerangka interoperabilitas

7. Kebijakan dan praktik keamanan

8. Outsourcing

9. Komitmen untuk berinovasi

MAJOR E-GOVERNMENT INITIATIVES

— Strategi pengembangan e-government pemerintah Hongkong dapat dikategorikan sbb:

1. Government to Citizen (G2C)

2. Government to Business (G2B)

3. Government to Employee (G2E)

4. Government to Government (G2G)

Transforming Government – Public Interaction

— Pembuatan berbagai layanan dan informasi kepada rakyat Hongkong dengan hanya satu kanal akses ( Government Information Centre – 500 juta page view).

— Semua departement dan Biro sudah memiliki website yang saling terhubung dan memiliki informasi dan layanan yang lengkap.

Elektronik Services Dilevery (ESD)

— ESD merupakan layanan publik yang mengintegrasikan layanan dan sektor dengan pendekatan Customer-centric.

— ESD pada akhir 2002 memiliki lebih dari 140 jenis layanan publik yang berasal lebih dari 40 departemen pemerintah dan agensi.

— Contoh pelayanan online “ Kiosk ” yang berada di tempat-tempat umum ( scaner dokumen, slot ID credit/debet card, fasilitas printer dan dapat digunakan untuk pemesanan tiket)

Multi-Aplication Smart ID Card

— Merupakan program penggantian kartu identitas menjadi smart ID Card ( 7 Juta kartu) pada pertengahan tahun 2003.

— SIC merupakan kartu multi fungsi, dapat digunakan untuk keperluan imigrasi, pinjam buku perpustakaan, SIM, fasilitas digital certificate untuk transaksi bisnis secara online.

Elektronic Procurentment

— Digunakan untuk keperluan non tender ( sejak april 2000 ) Electronic Trading System yang digunakan oleh Government Supplies Departement untuk regristasi supplier, notifikasi tender, download dokumen tender, mengirim tender dan kontrask secara online 7 hari seminggu dan 24 jam sehari.

Electronic Trading System

— Pemerintah membangun Electronic Data Interchange (EDI) yang digunakan untuk keperluan submisi dan pemrosesan dokumen perdagangan sehingga dapat mempercepat proses bisnis ( order pembelian, pengiriman order dan dokumen pemerintah secara elektronic )

Tradelink

— Layanan ini menyediakan gerbang electronik tunggal untuk mempermudah proses transaksi perdagangan sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan tingkat kompetitif komunitas perdagangan di Hongkong yang diterapkan secara elektronis baik transaksi pemerintah maupun sektor komersial (70.000 transaksi perhari)

INNOVATIVE BUSINESS MODELLS

— Government Portal ( Pemerintah menyediakan semua bentuk investasi dan biaya operasi, contoh pengembangan Government Information Centre dan wibe site untuk semua biro dan departement )

— The service Approach ( Pemerintah membeli layanan dari rekan bisnis, contoh pengembangan Electronic Tendering System )

— Public-Private Partnership ( Pemerintah melakukan dengan strategi outsourcing tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas layanan teknologi informasi dan mengakslerasi berbagai solusi berbasis teknologi informasi.

MILESTONE AND CHALLIENGES

— Key Milestone ( Program layanan ESD terbukti mengalami peningkatan sebesar 40% volume transaksi, website pemerintah mengalami peningkatan 2 juta hits perharinya dan smart ID Card ternyata mampu memepercepat proses layan yang disediakan pemerintah )

— Key Challenges ( Ms Joyce Tam berpendapat : dibutuhkan adanya koordinator e-government untuk menjalankan inisiatif yang sudah diberikan dan untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang sudah dibuat menjadi visibel, berusaha mempercepat pekerjaan proyek pada level operasional dan mendidik masyarakat untuk dapat menggunakan layanan online )

— Closing Remarks ( Mr. Francis Ho, berpendapat mengenai dampak pada: tingkat kompetitif ekonomi di Hongkong, meningkatkan produktifitas, menghemat pengeluaran pemerintah untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan publik, kunci utama kemajuan inovasi ekonomi Hongkong

Sumber : Richardus Eko Indrajit, E-Government, 2005, Penerbit Andi, Yogyakarta

PNPM MANDIRI PEDESAAN DAN KSBM WUJUD BANGGA MBANGUN DESA

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, merupakan program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan membangun kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Artinya pemulihan hak-hak masyarakat dalam pembangunan menjadi koridor pencapaian tujuan. Dengan demikian pulihnya hak-hak masyarakat dalam pembangunan di setiap desa lokasi PNPM Mandiri Perdesaan merupakan suatu proses yang menunjukkan tercapai tidaknya tujuan program.

Sedangkan, KSBM (Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat) adalah suatu bentuk kegiatan kesejahteraan sosial baik fisik maupun non-fisik yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi semangat saling menghargai, saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal usul serta lainnya. Untuk mewujudkan Nilai Dasar Keserasian Sosial kehidupan masyarakat secara nyata, Kementrian Sosial melelui Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial telah melaksanakan kegiatan Keserasian Sosial di daerah-daerah rawan bencana sosial yang penyelenggaraannya berdasarkan ketentuan-ketentuan, yaitu bahwa lokasi Kegiatan Keserasian sosial di fokuskan di desa / kelurahan yang memiliki karekteristik sebagai berikut :

1. Daerah yang pernah mengalami bencana sosial

2. Daerah rawan bencana sosial

3. Wilayah konsentrasi korban bencana sosial

Pada aplikasinya program KSBM sangatlah bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cilacap dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai kearifan lokal serta menumbuh kembangkan semangat kegotongroyongan yang merupakan warisan budaya nenek moyang yang sudah turun menurun. Di Kabupaten Cilacap dana dari Pemerintah untuk Program KSBM ini mencapai Rp. 1.695.000.000,00 ( satu milyar, enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Dari stimulan dana tesebut ternyata mampu menyerap swadaya masyarakat sebesar Rp. 1.005.106.000,00 ( satu milyar, lima juta, seratus enam ribu rupiah), tentunya hal ini menjadikan suatu kebanggan sendiri bagi masyarakat Kabupaten Cilacap karena partispasi masyarakat secara mandiri sungguh sangat luar biasa.

Dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah, dengan melihat Slogan Gubernur Jawa Tengah yaitu “ Bali Ndeso Mbangun Desa ” maka program PNPM Mandiri Pedesaan dan KSBM mempunyai korelasi dan keselarasan dengan slogan tersebut, karena fokusnya yaitu diarahkan kepada masayarakat desa. Hal ini menjadikan semangat bagi Kabupaten Cilacap untuk semakin terpacu membangun masayarakat Kabupaten Cilacap pada umumnya dan khusunya lebih kepada masyarakat yang ada di wilayah pedesaan. Dengan semangat Kepemimpinan Plt. Bupati Cilacap, Bapak H. Tatto Sowarto Pamuji, Kabupaten Cilacap telah mencanangkan suatu Program “ Bangga Mbangun Desa”. Hal ini karena pada era kepemimpinan Bapak H. Tatto Suwarto Pamuji, ingin menciptakan semangat kebersamaan dan bekerja bersama-sama dalam membangun Cilacap. Menurut pemikiran Beliau, program tersebut harus dilaksanakan sebagai suatu dasar bahwa apabila semua desa di Kabupaten Cilacap maju, maka Cilacap akan maju, Jawa Tengah akan maju bahkan lebih luas Negara Indonesia yang kita cintai ini akan maju.

Melihat lebih dalam bahwa segala potensi ada di desa, seperti budaya, sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, sumber daya alam dan potensi lainnya, sehingga ujung tombak dari kemajuan adalah pengembangan potensi desa. Sebagaimana dengan konsep tujuan pembangunan yaitu adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, harus benar-benar menyentuh aspek pembangunan di tingkat bawah yaitu wilayah pedesaan. Dalam beberapa kesempatan sambutan Plt. Bupati Cilacap, Beliau sering menekankan adanya semangat kebersamaan dalam membangun Cilacap, karena keberhasilan program-program pembangunan di kabupaten Cilacap tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Bupati seorang saja atau hanya semangat tunggal dari pimpinan saja, akan tetapi keberhasilan tersebut akan terwujud manakala kita semua warga masyarakat Cilacap saling bekerja keras, bekerja sama dan sama-sama bekerja demi sukseknya program-program pembangunan di kabupaten Cilacap. Selain adanya dukungan dari masyarakat Beliau juga selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mendorong seluruh jajaran SKPD untuk turun langsung ke tengah-tengah masyarakat dan menggali setiap permasalahan yang ada dan menggali segala potensi-potensi yang ada di desa. (SAR)