Seminar Bangga Mbangun Desa Melalui Posdaya

Program Bangga Mbangun Desa (BMD) adalah sebuah program yang berorientasi menumbuhkembangkan seluruh potensi-potensi yang ada di pedesaan, karena pedesaan adalah sentral pembangunan terkecil yang ada di wilayah. Apabila pembangunan di desa-desa dapat berkembangkan dengan baik maka secara otomatis pembangunan dalam wilayah kabupaten, propinsi dan Bangsa Indonesia akan maju. Oleh karena itu dibutuhkan konsep yang aplikatif agar terjadi sinergis dengan yang dibutuhkan dalam program BMD tersebut.

Plt. Bupati Cilacap H. Tatto Suwarto Pamuji dalam beberapa kali kesempatan mengungkapkan keinginannya agar program Bangga Mbangun Desa mampu mengangkat potensi-potensi yang ada di pedesaan. Setidaknya apabila potensinya muncul maka warga desa tidak harus melakukan urbanisasi ke kota untuk sekedar mencari kerja atau penghasilan bagi kebutuhan hidupnya. Wabup berusaha keras untuk bisa melihat dan mencerna potensi dan kebutuhan setiap desa dengan mengadakan safari ke desa-desa dengan bermalam. Beberapa desa telah dikunjunginya untuk bermalam sehingga keterlibatannya dengan warga lebih intens. "Dengan cara ini maka saya bisa berdialog langsung dan menjadi lebih mengerti mengenai suasana kehidupan desa," ujarnya. Agar program tersebut sukses Wabup akan mengajak semua Kepala SKPD untuk senantiasa ikut sehingga ada sinergis antara pemerintahan di tingkat Kabupaten dan desa.

Sejalan dengan program Bangga Mbangun Desa telah berjalan suatu program pemberdayaan yaitu Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya), yang di gagas salah satu tokoh besar kita Bapak Prof. Dr. Haryono suyono, MA, Ph.D. Beliau juga tidak pernah berhenti untuk mengabdikan dirinya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut merupakan sebuah konsep pemberdayaan masyarakat yang berbasis keluarga dengan tujuan untuk membangun sebuah lingkungan msyarakat madani yang mandiri, cerdas, bersatu, dinamik dan sejahtera.

Keberadaan Posdaya ini menurut Plt. Bupati Cilacap dalam sambutannya adalah sangat penting untuk terus dikembangkan, karena konsep kegiatannya sejalan dengan tekad Gubernur Jawa Tengah yaitu "Bali Ndeso Mbangun Deso" dimana di Kabupaten Cilacap kemudian diimplementasikan melalui program "Bangga Mbangun Desa". Kesinergisan antara program Bangga Mbagun Desa dengan program Posdaya yaitu pada konsep pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana prioritas dari pemberdayaan tersebut yaitu pada pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Sejalan dengan program Bangga Mbangun Desa, bahwa program Posdaya tersebut tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaannya sangat diperlukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah, terlebih karena kegiatan Posdaya menitikberatkan pada 4 pilar pemberdayaan yaitu Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Lingkungan. Ke 4 pilar tersebut merupakan isu strategis yang perlu terus menerus mendapat perhatian dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat begitu strategisnya peran Posdaya dalam program Bangga Mbangun Desa, Pemerintah Kabupaten Cilacap berupaya terus untuk mengembangkan program tersebut, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusaahaan yang ada di kabupaten Cilacap untuk ikut serta menfasilitasi pengembangan program Posdaya tersebut. Plt. Bupati Cilacap juga mengucapkan dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepeda PT Holcim Indonesia yang telah mengawali kemitraan pengembangan program Posdaya di wilayah eks Kotip Cilacap dan Kecamatan sekitarnya. Demikian pula dengan perusahaan lain yang berminat untuk memfasilitasi pembentukan Posdaya-posdaya baru di wilayah Kabupaten Cilacap Beliau menyampaikan terima kasih. (SAR)

PERESMIAN KANTOR BARU KECAMATAN SAMPANG

Cilacap, 24 Januari 2011

Plt. Bupati Cilacap, Bapak Tatto Suwarto Pamuji telah meresmikan penggunaan gedung baru Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap. Dalam arahannya, Beliau menyampaikan Selamat atas penempatan gedung baru tersebut. Akan tetapi Plt. Bupati Cilacap juga menekankan hal pokok agar momentum peresmian gedung baru tersebut dijadikan sebagai peluang dan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan sesuatu hal yang penting karena pada prinsipnya PNS adalah sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya Plt. Bupati Cilacap, Bapak Tatto Suwarto Pamuji juga menyampaikan suatu program pemerintah daerah Kabupaten Cilacap yaitu " Bangga Mbangun Desa". Program tersebut merupakan penjabaran dari program Bapak Gubernur Jawa Tengah " Bali Ndeso Mbangun Deso". Hal itu diserukan oleh Plt. Bupati Cilacap karena konsep dan fokus pembangunan yang akan dan telah mulai dilaksanakan pada era kepemimpinannya adalah memfokuskan pembangunan di desa-desa, karena desa adalah central pembangunan. Di desalah berbagai potensi berada, seoerti potensi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, sumber daya alam dan potensi lainnya.

Semua potensi-potensi yang ada di desa-desa akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa apabila di dayagunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Sebagai salah satu implementasi dari Program Bangga Mbangun Desa tersebut, dalam Tahun Anggaran 2010 dan 2011 Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyediakan Aspal dan semen Swadaya. Diharapkan dengan adanya aspal dan semen swadaya tersebut, selain dapat digunakan untuk pembangunan di desa-desa, juga untuk memotivasi masyarakat desa khususnya untuk berlomba-lomba berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Besar harapan Beliau agar masyarakat di Kabupaten Cilacap untuk ikut bekerja keras, bekerja sama dan sama-sama bekerja demi suksesnya program tersebut. (SAR)

Mengenal Sejarah Cilacap

1. Zaman Kerajaan Jawa

Penelusuran sejarah zaman kerajaan Jawa diawali sejak zaman Kerajaan Mataram Hindu sampai dengan Kerajaan Surakarta. Pada akhir zaman Kerajaan Majapahit (1294-1478) daerah cikal-bakal Kabupaten Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, Adipati Pasir Luhur dan Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang wilayahnya membentang dari timur ke arah barat :

- Wilayah Ki Gede Ayah dan wilayah Ki Ageng Donan dibawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.

- Wilayah Kerajaan Nusakambangan dan wilayah Adipati Pasir Luhur

- Wilayah Kerajaan Pakuan Pajajaran.

Menurut Husein Djayadiningrat, Kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran setelah diserang oleh kerjaan Islam banten dan Cirebon jatuh pada tahun 1579, sehingga bagian timur Kerajaan Pakuan Pajajaran diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Oleh karena itu seluruh wilayah cikal-bakal Kabupaten Cilacap disebelah timur dibawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang dan sebelah barat diserahkan kepada Kerajaan Cirebon.

Kerajaan Pajang diganti dengan Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopatipada tahun 1587-1755, maka daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap yang semula di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang diserahkan kepada Kerajaan Mataram .

Pada tahun 1595 Kerajaan Mataram mengadakan ekspansi ke Kabupaten Galuh yang berada di wilayah Kerajaan Cirebon.

Menurut catatan harian Kompeni Belanda di Benteng Batavia, tanggal 21 Pebruari 1682 diterima surat yang berisi terjemahan perjalanan darat dari Citarum, sebelah utara Karawang ke Bagelen. Nama-nama yang dilalui dalam daerah cikal-bakal Kabupaten Cilacap adalah Dayeuhluhur dan Limbangan.

2. Zaman Penjajahan Belanda

Pembentukan Onder Afdeling Cilacap (dua bulan setelah Residen Launy bertugas) dengan besluit Gubernur Jenderal D.De Erens tanggal 17 Juli 1839 Nomor 1, memutuskan :

"Demi kepentingan pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih rapi di kawasan selatan Banyumas dan peningkatan pembangunan pe,abuhan Cilacap, maka sambil menunggu usul organisasi distrik-distrik bagian selatan yang akan menjadi bagiannya, satu dari tiga Asisten Resident di Karesidenan ini akan berkedudukan di Cilacap".

Karena daerah Banyumas Selatan dianggap terlalu luas untuk dipertahankan oleh Bupati Purwokerto dan Bupati Banyumas maka dengan Besluit tanggal 27 Juni 1841 Nomor 10 ditetapkan :"Patenschap" Dayeuhluhur dipisahkan dari Kabupaten Banyumas dan dijadikan satu afdeling tersendiri yaitu : afdeling Cilacap dengan ibu kota Cilacap, yang menjadi tempat kedudukan kepala Bestuur Eropa Asisten Residen dan Kepala Bestuur Pribumi Rangga atau Onder Regent. Dengan demikian Pemerintah Pribumi dinamakan Onder Regentschap setaraf dengan Patih Kepala Daerah Dayeuhluhur.

Bagaimanapun pembentukan afdeling memenuhi keinginan Bupati Purwokerto dan Banyumas yang sudah lama ingin mengurangi daerah kekuasaan masing-masing dengan Patenschap Dayeuhluhur dan Distrik Adiraja.

Adapun batas Distrik Adiraja yang bersama pattenschap Dayeuhluhur membentuk Onder Regentschap Cilacap menurut rencana Residen Banyumas De Sturier tertanggal 31 Maret 1831 adalah sebagai berikut :

Dari muara Sungai Serayu ke hulu menuju titik tengah ketinggian Gunung Prenteng. Dari sana menuju puncak, turun ke arah tenggara pegunungan Kendeng, menuju puncak Gunung Gumelem (Igir Melayat). dari sana ke arah selatan mengikuti batas wilayah Karesidenan Banyumas menuju ke laut. Dari sana kearah barat sepanjang pantai menuju muara Sungai Serayu. dari batas-batas Distrik Adiraja dapat diketahui bahwa Distrik Adiraja sebagai cikal-bakal eks Kawedanan Kroya lebih besar dari pada eks. Kawedanan Kroya , karena waktu itu belum terdapat Distrik Kalireja, yang dibentuk dari sub bagian Distrik Adiraja dan sebagai Distrik Banyumas. Sehingga luas kawasan Onder Regentschap Cilacap masih lebih besar dari luas Kabupaten Cilacap sekarang.

Pada masa residen Banyumas ke-9 Van de Moore mengajukan usul Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 3 Oktober 1855 yang ditandatangani Gubernur Jenderal Duijmaer Van Tuist, kepada Menteri Kolonial Kerajaan Belanda dalam Kabinet Sreserpt pada tanggal 29 Desember 1855 Nomor 86, dan surat rahasia Menteri Kolonial tanggal 5 Januari 1856 Nomor 7/A disampaikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Usul pembentukan Kabupaten Cilacap menurut Menteri Kolonial bermakna dua yaitu permohonan persetujuan pembentukan Kabupaten Cilacap dan organisasi bestir pribumi dan pengeluaran anggaran lebih dari F.5.220 per tahun yang keduanya memerlukan persetujuan Raja Belanda,setelah menerima surat rahasia Menteri Kolonial Pemerintah Hindia Belanda dengan besluit Gubernur Jenderal tanggal 21 Maret 1856 Nomor 21 antara lain menetapkan Onder Regentschap Cilacap ditingkatkan menjadi Regentschap (Kabupaten Cilacap).

Daftar Nama Bupati Cilacap :

1. R. Tumenggung Tjakra werdana II (1858-1873)

2. R. Tumenggung Tjakra Werdana III (1873-1875)

3. R. Tumenggung Tjakra Werdana IV (1875-1881)

4. R.M Adipati Tjakrawerdaya (1882-1927)

5. R.M Adipati Arya Tjakra Sewaya (1927-1950)

6. Raden Mas Soetedjo (1950-1952)

7. R. Witono (1952-1954)

8. Raden Mas Kodri (1954-1958)

9. D.A Santoso (1958-1965)

10. Hadi Soetomo (1965-1968)

11. HS. Kartabrata (1968-1974)

12. H. RYK. Moekmin (1974-1979)

13. Poedjono Pranyoto (1979-1987)

14. H. Mohamad Supardi (1987-1997)

15. H. Herry Tabri Karta, SH (1997-2002)

16. H. Probo Yulastoro, S.Sos, MM, M.Si (2002-2009)

17. H. Tatto Suwarto Pamuji